KENAPA MENGINDIVIDUALISASI ISU KEMISKINAN ITU PROBLEMATIK?

FROYONION.COM - Tahun 2023 dan masih ada yang bilang kalau kemiskinan itu cuma perkara mindset? Enggak cuma problematik, sudut pandang begini terlampau sempit dan cenderung mengindividualisasi isu kemiskinan dengan menggeser gitu aja tanggung jawab negara ke individu.

Belakangan nih, Civs, pemilik akun TikTok angel_priscilla bikin heboh jagat maya lewat statement-nya soal kemiskinan. Narasi lengkap dalam video berdurasi 42 detik itu kurang lebih begini:

Buat temen-temen yang masih nyalahin pemerintah karena katanya mayoritas penerima LPDP itu orang kaya, sedangkan orang miskin susah buat dapetinnya karena enggak mampu bayar IELTS, enggak mampu les bahasa Inggris. Kalau kamu miskin jangan salahin pemerintah, kurang tepat soalnya. 

Kenapa enggak salahin orangtuamu karena kamu terlahir miskin? Tapi, kalau masih punya akhlak nih, ya, ya kerja. Kerja, cari duitnya, nabung gitu. Banyak kok itu awardee LPDP yang kerja dulu, enggak 100 persen duit orangtua mereka. 

Semua itu tentang mindset. Ya, kalau kuliah di luar negeri itu cita-citamu, tapi kamu enggak punya uang ya kamu kejar. Jangan malah nyalahin keadaan kok gue gini. Kejar, focus on your race.

Nah, kita akan membahas kenapa, sih, sudut pandang begini enggak layak dan memadai buat menjabarkan problem kemiskinan?

BUKAN SOAL MINDSET!

Yaps, kemiskinan itu sama sekali bukan cuma perkara individu males, enggak bisa ambil kesempatan dan kelola keuangan, apalagi soal mindset! Kemiskinan harus dilihat sebagai problem multidimensi yang berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Ada faktor yang teramat kompleks dan mengakar. Untuk bisa lepas dari jerat kemiskinan, seseorang enggak bisa tuh cuma ikut seminar-seminar motivasi dan melahap buku-buku self help buat mengubah mindset. 

Dengan kata lain, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya miskin, kemudian (sekadar) berupaya keras untuk mengubah nasibnya tanpa disertai perbaikan sistem ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, apakah kemudian secara otomatis nasibnya pasti berubah? Jawabannya: tidak! Karena kemiskinan itu masalah struktural. Ada faktor sosial-ekonomi tak adil di luar jangkauan dirinya yang turut melanggengkan jerat kemiskinan.

Amartya Sen, ekonom India dan peraih penghargaan Nobel Ekonomi tahun 1998, menekankan bahwa kemiskinan bukanlah akibat dari kurangnya sumber daya atau keterampilan individu, tetapi disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil dan diskriminatif. 

Seseorang yang miskin (atau dimiskinkan oleh sistem tak adil) jelas tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak lain yang penting bagi kesejahteraan hidup mereka.

Sekali lagi, kemiskinan bukanlah masalah individu. Kemiskinan itu problem gagalnya pembangunan; ditandai dengan adanya keterisolasian dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan daerah, antar sektor dan antar penduduk.

Sumodiningrat (1999) menguraikan kemiskinan timbul karena ada sejumlah daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sektor yang harus menampung tenaga kerja berlebih dengan tingkat produktivitas rendah, dan ada sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum mendapatkan hasilnya secara memadai.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan? Siapa yang memiliki anggaran dan sumber daya untuk perkara ini? Tentu saja, pemerintah sebagai suatu entitas politik yang diberi mandat oleh warga negara untuk mengatur hajat hidupnya. 

BACA JUGA: ‘RASKIN DINING EXPERIENCE’ DIKECAM, INILAH SEJARAH KELAM BERAS MISKIN YANG HARUS LO PAHAMI

TANGGUNG JAWAB 

Ketika masyarakat bersuara itu enggak bisa dipahami sebagai nyalahin pemerintah, ya, Civs, tapi lebih pada menagih tanggung jawabnya. Dan itu sah!

Berdasarkan data BPS per September 2022, nih, Civs, persentase kemiskinan Indonesia mencapai 9,7 persen atau 26,36 juta orang. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 2,04 persen. Alokasi APBD 2022 untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 431 triliun yang difokuskan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, KIS, Kartu PraKerja, Bantuan Bencana Alam dan lainnya.

Tapi, masalahnya tidak semua anggaran pengentasan kemiskinan itu sampai dan dinikmati penduduk miskin. Ketidaksinkronan data hingga implementasi yang belum terfokus menyebabkan banyak program belum secara ril mengatasi problem kemiskinan di masyarakat.

Hal ini juga diakui pemerintah, kok. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal karena ada anggaran di sejumlah instansi yang malah tersedot untuk studi banding dan seminar di hotel.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel,” ujarnya dikutip dari situs menpan.go.id.

Dalam urusan perjalanan dinas PNS, misalnya, Kementerian Keuangan mencatat kenaikan 72 persen belanja perjalanan dinas PNS secara umum pada 2022. Dari semula Rp 27,3 triliun membengkak menjadi Rp 37,8 triliun.

Nahasnya, pemborosan anggaran begini bukanlah praktik baru. Ketua Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan bahwa fenomena ini sebagai praktik lazim di birokrasi.

"Supporting system inilah yang terkait uang rapat, uang perjalanan dinas, honor anggota panita, atau anggota tim. Ini yang membuat kemudian, yang benar dipakai untuk substansi program itu nggak banyak,” kata Robert dikutip dari BBC News Indonesia.

Nah, dengan semua celah ini, kenapa masyarakat enggak boleh bersuara, mengawasi, dan menagih tanggung jawab pemerintah, jika memang program pengentasan kemiskinan belum seluruhnya berdampak kepada masyarakat?

Jadi, sekali lagi ketika masyarakat miskin bersuara, itu bukan berarti nyalahin pemerintah. Tapi memang ada sesuatu yang keliru di sana. Lagipula, kenapa enggak boleh bersuara, APBD itu, kan, uang masyarakat? 

Kalau sudah begini, masih mau bilang kalau problem kemiskinan itu perkara individu males dan mindset? (*)